Batusangkar – Humas : Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum kepada Anak. Setiap proses pemeriksaan Anak, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertempat di Ruang Musyawarah Diversi, Pengadilan Negeri Batusangkar telah melaksanakan Musyawarah Diversi dalam penyelesaian perkara pidana Anak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk.
Oleh karena tindak pidana dalam perkara ini adalah tindak pidana tanpa korban, maka Musyawarah Diversi dilaksanakan oleh Fasilitator Diversi (Majelis Hakim) dengan melibatkan Anak bersama dengan Orang tua (keluarga), Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Tokoh Masyarakat (Wali Nagari), dan Alim Ulama.
Musyawarah Diversi berjalan dengan baik dan untuk pertama kalinya, Pengadilan Negeri Batusangkar berhasil mencapai Kesepakatan Diversi.
Pro Justitia!