SOSIALISASI EVALUASI ZI MENUJU WBK DAN WBBM TAHUN 2021

Batusangkar-Humas | Berkenaan dengan upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan dan Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar didampingi wakil ketua, sekretaris dan hakim mengikuti kegiatan Sosialisasi Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM pada hari Kamis, 11 November 2021 pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Teleconference Pengadilan Negeri Batusangkar.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Mahkamah Agung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh para Unit Eselon 1 dan Pimpinan Pengadilan pada unit kerja pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se Indonesia yang telah direkomendasikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM sekaligus memastikan proses penilaian mandiri dan reviu atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang baik tersebut, disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, Tim Penilai Internal menyampaikan rekomendasi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat diusulkan ke Kemenpan RB untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM, dengan rincian sebanyak :

  • 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK; dan
  • 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan memperoleh predikat WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi TPI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberikan saran perbaikan kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM tahun 2021 serta unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk :

  1. Tetap melakukan Internalisasi Program Prioritas Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama seluruh pihak (aparatur peradilan) dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per area pembangunan, atau pendekatan program ZI melalui beberapa program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan, program penegakan integritas, dan sebagainya;
  2. Menjelaskan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas beserta program prioritasnya kepada stakeholder;
  3. Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
  4. Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI;
  5. Jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menyentuh pada Kebutuhan dan/atau Permasalahan Stakeholder dalam dimensi Peningkatan Layanan, Penegakan Integritas dan Pencapaian Target Kinerja. Bagaimana pola pelibatan stakeholder dalam membangun inovasi;
  6. Jelaskan, ketika inovasi diimplementasikan, unit kerja melakukan analisis atas respon dan penggunaan inovasi tersebut, terutama memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan/permasalahan stakeholder atau tidak.
  7. Pastikan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menidaklanjuti atas hasil survei tesebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *