RAPAT PENYUSUNAN SAKIP

Batusangkar – Humas | Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Dan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas yang merupakan kata kunci dari sistem tersebut dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Kamis, 23 Desember 2021 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Ketua, Pengadilan Negeri Batusangkar melaksanakan Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipimpin oleh Bapak Agus Windana, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar. Hadir dalam rapat Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, Seluruh Panitera Muda dan Seluruh Kasubag Pengadilan Negeri Batusangkar.

Rapat dilaksanakan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rapat tersebut membahas tentang teknis dan sekaligus menginventarisir data-data yang akan dijadikan bahan untuk laporan yang berkaitan dengan SAKIP. Laporan-laporan yang perlu disiapkan meliputi Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Strategis, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada kesempatan ini juga dibentuk tim penyusunan dokumen SAKIP. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar menunjuk Panitera dan Sekretaris untuk aktif memantau kegiatan penyusunan SAKIP. Beliau juga berharap pejabat di masing-masing bagian serta anggota tim yang telah ditunjuk dapat mengumpulkan dan menyusun SAKIP dengan baik

Data yang berkaitan dengan Keadaan Perkara akan disediakan oleh Panitera Muda Pidana, Perdata, dan Hukum, sedangkan data-data mengenai laporan Umum, sarana, prasarana dan dukungan IT serta  Kepegawaian dan sumber daya manusia serta Keuangan akan dipersiapkan masing-masing oleh  Sub. Bagian PTIP, Sub. Bagian Kepegawaian dan Sub. Bagian Umum dan Keuangan.

Pada akhir rapat, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan intruksi kepada Pejabat terkait agar seluruh dokumen SAKIP dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditargetkan dan segera melakukan koordinasi bila menemui kendala dalam proses penyusunan dokumen SAKIP.

0 Comments

No Comment.