Juli 30, 2021

Area V

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Pengadilan Negeri Batusangkar telah melakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Batusangkar. Penilaian dilakukan baik kepada komponen pengungkit maupun komponen hasil.

 

Nilai Komponen Pengungkit (60%)

Berdasarkan hasil telusur dokumen pendukung yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang selaku asesmen internal Pengadilan Negeri Batusangkar diperoleh hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas sebagai berikut:

Tabel PMPZI Area V Penguatan Pengawasan (bobot 15%)

NO INDIKATOR DATA DUKUNG NILAI
1 Pengendalian Gratifikasi (3) Dok.undangan, daftar hadir, notulasi dan foto sosialisasi gratifikasi, laporan LHKPN, banner-banner anti korupsi 3
2 Penerapan SPIP (3) Dok.penilaian risiko, pengendalian dan sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai (und,daftar hadir, notulen dan foto), SK pengawas bidang, SK Satgas SPIP 1.5
3 Pengaduan Masyarakat (3) Banner alur pengaduan, 1.6
    SKTim Pengaduan dan petugas pengaduan, audio anti gratifikasi yang diperdengarkan 2x sehari, laporan pengaduan dan tindaklanjutnya meskipun NIHIL  
4 Whistle-Blowing System (3) Screen shoot SIWAS, laporan WBS bulanan dan tindaklanjutnya 2.3
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) Dok. identifikasi benturan kepentingan,sosialisasi benturan kepentingan(daftar hadir,undangan dan notulasi, foto) evaluasi dan tindaklanj utnya 2,1
  Total Nilai 10,5

Pada area V diperoleh nilai 10,5 dari nilai maksimal 15, terdapat nilai yang kurang maksimal disebabkan belum terdapat eviden kebijakan unit tentang WBS dan unit pengelola WBS. Untuk pembangunan zona integritas secara berkelanjutan maka perlu adanya sosialisasi terkait pengawasan, anti korupsi secara terjadwal agar dapat menginternalisasi pada diri pegawai.

 

Komponen Hasil (40%)

Tabel Komponen Hasil (bobot 40%)

NO INDIKATOR DATA DUKUNG NILAI
1 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan  eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

Laporan IPAK 2020 = 3.72 dan Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan 93%
2 KUALITAS PELAYANAN  PUBLIK Laporan SKM 2020 = 3.30 82,7%
  Total Nilai 88,7%

Berdasarkan table komponen hasil diatas untuk syarat minimal usulan Satker berpredikat WBK dengan nilai IPAK minimal 3,72 dan IKM minimal 3,20 maka Pengadilan Negeri Batusangkar sudah dapat memenuhi syarat minimal tersebut.

Walau demikian, untuk peningkatan pelayanan publik harus senantiasa melakukan perbaikan pelayanan dengan cara peningkatan sarana layanan publik, peningkatan kemampuan petugas pelayanan dan inovasi untuk kemudahan akses publik terhadap layanan publik.

Berdasarkan tabel data penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil, berikut rekap penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2021:

NO KETERANGAN NILAI MAKSIMAL NILAI PMPZI
1 Area I Manajemen Perubahan 5 4,78
2 Area II Penata Tatalaksana 5 4,26
3 Area III Penata Manajemen SDM 15 13,78
4 Area IV Penguatan Akuntabilitas 10 10
5 Area V Penguatan Pengawasan 15 10,49
6 Area VI Peningkatan Pelayanan Publik 10 8
7 Hasil 60 51,31
  Total Nilai   86

Link Download :

👉  Dokumen Area V

👉  Laporan PMPZI Pengadilan Negeri Batusangkar