November 17, 2021

Ceklist APM PN Bsk

ceklist apm

 

 

No Area Penilaian Data Akreditasi
1 Ketua
Manual Mutu :
– Struktur TIM  PMPN       
– TUSI 
– Sasaran Mutu
– Kebijakan  mutu 
– Peta Proses Bisnis
  1. Selalu Update 
  2. Sudah disosialisasikan
  3. Manual Mutu sudah diterapkan dengan baik (dibuktikan dengan pelaksanaan asesmen internal, RTM,)
  4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
2 Ketua
1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA – RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
  1. Dokumen Lengkap dan sesuai
  2. Penyusunannya melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai
  3. Nilai LKJIP minimal “B”
3 Ketua Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business)  dan telah di review
Dibuktikan dengan data dukung berupa :
Dokumen IKU
– Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)
4 Ketua
  1. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
1. RENSTRA telah menyajikan Indikator
     Kinerja Utama (IKU), tujuan dan
     sasaran organisasi
2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.
    (dibuktikan dengan data dukung)
5 Ketua Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja. (dibuktikan dengan data dukung)

6 Ketua Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh unsur pimpinan

2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja

3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu

4. LKjIP telah disosialisasikan di satker masing-masing

7 Ketua Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP  1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung)

2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun nilai dikeluarkan

3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik

4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti.

8 Ketua Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 1. Sudah disosialisasikan

2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No.7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print atau elektronik (menyesuaikan dengan sikon)

3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti persemester

9 Ketua                         Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya 1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat

3. Sudah dimonitoring dan evaluasi

4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian peringatan,

10 Ketua Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. 1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Sudah melengkapi sarana pengaduan. antara lain: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. form pengaduan; dan/atau h. kotak Pengaduan.

3. Sudah dimonitoring dan evaluasi setiap bulan

4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Perma Nomor 9 Tahun 2016

11 Ketua Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988
12 Ketua Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. 1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas Bidang

2. Sudah ada jadwal pengawasan

3. Ada bukti laporan pengawasan

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti

13 Ketua AREA 1 ZI Manajemen Perubahan 1. Tim kerja yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup dan Notulen Rapat Pembentukan

2. Dokumen rencana pembangunan ZI

3. Pemantauan/Monitoring dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di setiap area per bulan

4. Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja

5. SK Penetapan Role Model KPN

14 Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1. Struktur ZI sudah dibentuk

2. Masing masing area sudah membuat rencana kegiatan dan jadwal

3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung

4. Seluruhnya terdokumentasi

15 Ketua Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali

2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing masing Renaksi yang telah dilaksanakan

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

4. Terdokumentasi

16 Ketua Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian

2. Penilaian meliputi : – Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan – Rencana/Program Perubahan yang Spesifik, Terukur, Logis dalam periode waktu yang jelas – Kedisiplinan, kemampuan komunikasi, tanggung jawab dan inovasi

3. SK Penetapan Agen Perubahan

4. Ada berita acara penilaian

5. Pemilihan dilaksanakan setiap tahun

17 Ketua Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas 1. Ada SK penetapan Role Model yang ditetapkan oleh Tim ZI (Area 1)

2. KPN ditetapkan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri

3. Selalu diperbarui setiap penggantian pimpinan

4. KPN sebagai role model sudah mendorong kedisiplinan, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja di satkernya dengan program yang terukur

5.Terdokumentasi dengan baik

18 Ketua Penandatanganan Pakta Integritas 1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016

2. Sudah diperbarui setiap tahun

3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku

4. Terdokumentasi dengan baik

19 Ketua AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana 1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan Evaluasi setiap tahun

2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. E-office dan ada inovasi

4. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monitor biaya – biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan)

5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

20 Ketua AREA 3 ZI Penataan SDM 1. Perencanaan kebutuhan pegawai

2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Pola mutasi internal

4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi – Penetapan kinerja individu – SIKEP – Aturan disiplin

5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

21 Ketua AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP

2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP

4. Terdokumentasi dengan baik

5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

22 Ketua    
23 Ketua    
24 Ketua    
25 Ketua    
26 Ketua    
27 Ketua    
28 Ketua    
29 Ketua    
30 Ketua    
31 Ketua    
32 Ketua    
33 Ketua    
34 Ketua    
35 Ketua    
36 Ketua    
37 Ketua    
38 Ketua    
39 Ketua    
40 Ketua    
41 Ketua    
42 Ketua    
43 Ketua    
44 Ketua    
45 Ketua    
46 Ketua    
47      
48      
49      
50      
51